PERANAN MEDIA DALAM HUBUNGAN NEGARA

PERAN MEDIA DALAM HUBUNGAN NEGARA, PASAR DAN CIVIL SOCIETY.

Media Massa, Kekuatan Penentu, Penyeimbang dalam demokrasi, Independensi Wartawan, Obyektivitas, Ketidakberpihakan, Pemberitaan Berimbang, Industri Penyiaran, Intervensi Pemodal

TELEVISI DAN DEMOKRASI

Pertelevisian bukan industri biasa Banyak orang lupa arti penting media dalam peradaban, dalan kehidupan bermasyarakat, dalam demokrasi, saat media berkembang menjadi industri yang melahap triliunan rupiah per tahun. Secara keseluruhan peningkatan jumlah media  massa merupakan isyarat baik bagi kebebasan media seiring demokratisasi ekonomi dan politik. Selanjutnya tentu saja timbul persaingan dalam media. Keadaannya semakin ketat karena mencakup kompetisi. Ada tiga kelompok kompetisi, yaitu: Kompetisi antar media cetak; Kompetisi antar media elektronik radio dan (televisi); serta Kompetisi antara media cetak dan media elektronik .Kompetisi ini tidak hanya meliputi aspek isi, penyajian berita atau bentuk liputan lainnya, tetapi juga periklanan. sehingga cara, gaya dan strategi kompetisi masing-masing media massa berpartisipasi sebagai respons terhadap tuntutan pasar. Pengiklanlah yang direspon, bukan pembaca, penonton, atau pendengar media. Oleh karena itu hampir semua isi media nampak seragam.

Media massa radio televisi, dan suratkabar lebih sering dilihat dari sisi bisnis, sebagai mesin pencetak uang. Padahal fungsi utamanya bukan di situ. Fungsi utama media cetak adalah informasi sedangkan elektronik hiburan. Yang terpenting lagi keduanya memadukan unsur pendidikan. Yang dapat berakibat positif serta negatif. Karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa Media massa adalah sebuah kekuatan yang sangat menentukan apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui masyarakat. Kepercayaan akan kekuatan itulah yang menyebabkan para pengiklan di seluruh dunia mengalirkan uang berlimpah kepada media untuk memasarkan produk mereka. Tapi kepercayaan akan kekuatan itu pula yang menyebabkan banyak pemerintah otoriter di dunia berusaha mengendalikan dunia.

Dengan begitu bisa dipahami bila kemerdekaan pers dipandang sebagai salah satu ukuran utama terselenggaranya demokrasi di sebuah negara. Gagasan intinya adalah bahwa dengan kemerdekaan itu akan hadir sebuah public sphere – ruang luas tempat orang bisa bertukar informasi secara bebas, setara dan terbuka.

Pengendalian media oleh pemerintah dikutuk karena itu dipercaya akan membatasi pilihan informasi yang dapat diakses masyarakat luas. Bila pemerintah diberi kewenangan politik untuk mengontrol media, mereka akan memanfaatkannya untuk mencegah beredarnya informasi yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Tapi terbebas dari kontrol pemerintah ternyata tidak dengan sendirinya menyebabkan masyarakat memperoleh keragaman informasi. Ancaman bisa datang dari arah berbeda : para pemodal. Ketika segenap perangkat peraturan yang membatasi wewenang pemerintah dalam mengontrol media sudah tersedia, hak masyarakat atas keberagaman informasi tetap terancam oleh kemampuan para pemodal untuk menentukan isi media

Sebenarnya masalah tak akan terlalu rumit kalau saja kita percaya bahwa independensi jurnalis profesional di Indonesia terjamin. Salah satu prinsip penting dari kemerdekaan pers adalah kemerdekaan wartawan dalam menjalankan profesinya dari campur tangan pemilik. Masalahnya, kondisi ideal semacam itu masih menjadi kemewahan bagi media di Indonesia, terutama industri penyiaran. Berbeda dengan banyak surat kabar yang dibangun atas dasar cita – cita demokratisasi, kebanyakan stasiun TV nasional di Indonesia dimodali oleh para pengusaha dan pedagang.

Karena itu segenap perbincangan tentang independensi wartawan, obyektivitas, ketidakberpihakan, pemberitaan berimbang, adalah rangkaian hal yang mungkin baik tapi tidak penting bagi TV. Kepentingan mereka bukan demokrasi. Dalam sistem penyiaran Indonesia, intervensi kepentingan pemodal dan pemilik tampil sangat nyata, misal : Metro TV dijadikan sarana kampanye politik Surya Paloh. Jadi apa yang akan terjadi? Yang paling dikhawatirkan tentu saja adalah kalau itu bergerak ke arah pemusatan kepemilikan yang berimplikasi pada penunggalan informasi ala Orde Baru.

Sekarang, terbentuk kelompok media yang besar dengan kepemilikan yang makin terkonsentrasi, sehingga proses pembelian media sedang terjadi dimana-mana.  Gejala ini mungkin hanya meningkatkan keuntungan bagi beberapa orang yang terlibat dalam industri media. Terjadilah konglomerasi. Bila dilihat dari sudut pandang ruang publik, hal ini tidak menjamin terlayaninya kepentingan publik (public interest). Banyaknya media belum tentu menjamin terpenuhinya content yang menjadi kepentingan publik. Konglomerat tentu bertujuan memaksimalkan keuntungan, mengurangi biaya, dan meminimalkan resiko. Dengan sendirinya hal ini berpengaruh pada isi media. Terjadi hegemonisasi dan trivialisasi (membuat sesuatu yang tidak penting) karena berbenturan dan menyesuaikan  kepentingan akan keuntungan bisnis.

Dalam hal ini media massa berperan menyebarkan dan memperkuat hegemoni dominan untuk membangun dukungan masyarakat dengan cara mempengaruhi dan membentuk alam pikirannya agar mengikuti apa yang dilakukan media.  Media dengan kekusaannya memperkenalkan, membentuk, dan menanamkan pandangan tertentu kepada khalayak. Apa yang diberitakan dalam suratkabar, radio, televisi dan film dapat direkayasa, sesuai keinginan dan tujuan yang dikehendaki pemilik modal ditambah fakta-fakta pendukung. Hal ini terjadi juga pada media di wilayah Sumatera Selatan. Nampaknya terjadi, saya di media berkuasa, maka saya dapat membuat opini publik..

Contoh lain film yang kita konsumsi kebanyakan dari dunia barat seperti Amerika, yang membangun masyarakat dunia bahwa Amerika hebat, superhero, polisi dunia, penyelamat dunia. Film-filmnya menggambarkan Amerika sebagai sosok “jagoan”. Kita menjadi percaya bahwa semua tindakan Amerika adalah untuk kepentingan seluruh bangsa di dunia. Hal lainnya dalam dunia fashion. Semua remaja putri, ibu-ibu, dan anak laki-lakipun mengikuti gaya busana yang terus menerus muncul di media, berganti hingga ada mode baru yang ditampilkan. Media selalu memunculkan remaja putri dengan rambut lurus berponi, kaus ketat, jeans boot cut, dan sepatu hak tinggi. Karenanya ramai-ramai rambut di re-bounding, termasuk ibu-ibu yang bekerudungpun mengikuti gaya ini. Kalau rambut mengembang datang ke kampus, rasanya kurang percaya diri. Konsep cantik dan gantengpun diberikan oleh media. Tampan adalah seperti dalam film Meteor Garden dan cantik adalah berkulit putih, berambut panjang dan kebule-bulean.

Media yang paling mudah di akses adalah televisi. Menurut Rachmiatie (2009:68) budaya yang diperkenalkan dan terus menerus disosialisasikan televisi bercorak pop atau urban,  padahal kita tahu masyarakat Indonesia sangat majemuk. Dalam sinetron remaja, televisikah? yang mengajarkan orang tua untuk memberi izin anaknya yang masih duduk di SMP untuk menyetir mobil sendiri ke sekolah, bahkan dengan ikhlas membuatkan SIM tembak untuk anaknya?. Televisikah? yang mengajarkan anak-anak usia sekolah saat ini boleh keluar malam dan pulang pagi?. Tentu kita masih ingat kasus Smack Down yang mengajarkan kekerasan. Meski hanya hiburan, anak-anak tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang permainan, terjadi peniruan tingkahlaku (Isna:2007). Semuanya menjadi wajar. Tidak heran jika nampak di kota-kota besar, kriminalitas dilakukan remaja, keseragaman dalam cara bergaul, cara berpakaian, dan gaya hidup yang berlebih di kalangan remaja, bahkan anak-anakpun mengikuti bergaya dewasa.

KATA KUNCI :

Komoditas Informasi, Media Massa sebagai Institusi Ekonomi, Triangulasi Hubungan antara negara, masyarakat dan pasar, Segmentasi dalam Media Kepentingan Publik

KEPENTINGAN MEDIA

Media massa tidak lagi menjadi institusi yang terpisah dari kondisi di sekitarnya

Kini media massa harus didudukkan selayaknya institusi ekonomi di mana informasi diolah dan disajikan sebatas sebagai komoditas dalam parameter laku tidaknya dijual.

Menurut pakar Komunikasi UI, Dedy Nur Hidayat, Media merupakan salah satu elemen dari konfigurasi yang besar. Media ada dalam triangulasi hubungan antara negara, pasar dan civil society. Media menjadi komponen yang menjembatani hubungan segitiga itu, tapi media harus juga dilihat ujud kepentingan sendiri. Hubungan triangulasi bisa juga diterapkan pada masa sebelumnya, tapi pada masa reformasi perimbangannya sudah berubah. Dulu hubungan itu sangat didominasi oleh negara, sekarang pasar yang lebih dominan. Civil society sekalipun sudah menonjol perannya, tapi masih belum “cukup dewasa” dan masih banyak diintervensi dan dapat dengan mudah dimanfaatkan. Kebebasan pers tidak bisa dilihat terpisah dari kebebasan publik untuk menyampaikan pendidikan.

Dominasi modal dalam industri pers merugikan publik yang tidak punya akses sebagaimana yang seharusnya dimiliki.Juga jurnalis akan dirugikan. Media komunikasi telah berkembang dengan pesatnya dalam bentuk media cetak dan elektronik. Perkembangan ini membawa kemudahan kita untuk berkomunikasi dan menerima informasi dengan cepat kemana saja dan kapan saja dengan mudah dan murah tentunya. Disisi lain juga membawa hal yang negatif terutama bagi perkembangan anak dan remaja, serta orang dewasa. Dengan kata lain membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat.  Disinilah diperlukan media literacy atau melek media sehingga masyarakat mengetahui apa media itu. Media menyajikan melalui proses yang panjang. Apa yang ditampilkan bukanlah 100 persen yang sebenarnya. Muatan politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya mudah dimasukkan. Maka diperlukan pengetahuan untuk memahami media.

Dahulu berkomunikasi memerlukan waktu dan tidak cepat mendapat respon. Sekarang, seiring perkembangan teknologi, media baru muncul sebagai alternatif yang digunakan masyarakat yang hemat waktu, mudah dan efektif. Masyarakat mulai tenggelam dalam dunia yang dipenuhi oleh media. Dalam Media Now (2009) kehadiran teknologi media menjadikan konvergensi (titik temu) teknologi media, telekomunikasi, dan komputer. Teknologi mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Yang tadinya orang membaca suratkabar, kini beralih ke media online yang lebih murah dan media ini mudah diakses bahkan dapat dibaca lewat hand phone.

Menurut Everett M. Rogers dalam bukunya Communication Technology; The New Media in Society (Mulyana, 1999) mengatakan era hubungan komunikasi di masyarakat, terdiri dari era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif, yang dikenal dengan media komputer, videotext, teletext, teleconferencing, TV kabel dan sebagainya.

Perkembangan media cetak dan elektronik setelah reformasi di Indonesia sudah begitu cepat. Untuk media cetak yang awalnya banyak sekali, lama kelamaan jumlahnya menurun karena ketatnya persaingan. Media cetak yang dapat bertahan hanya yang masuk dalam kelompok media besar. Seperti kelompok Kompas Gramedia, Pos Kota, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, kelompok Femina, dan lain-lain.

Dengan kondisi seperti itu, bagaimana menempatkan media ?

Mau tidak mau, pertama–tama media harus dilihat sebagai institusi ekonomi institusi bisnis. Memang harus hati–hati agar tidak terjebak dalam economic determinism sehingga seolah – olah semua yang dilakukan media selalu didasari pertimbangan ekonomi. Demokratisasi politik dapat dilihat sebagai liberalisasi politik, datang satu paket dengan liberalisasi ekonomi. Di Indonesia juga begitu, karena itu, liberalisasi politik sangat renta terhadap kepentingan yang datang bersamaan dengan liberalisasi ekonomi tadi. Demokratisasi yang ada akan semakin anyak dimanfaatkan kelompok pemilik modal yang mampu masuk ke industri media. Apakah artinya media akan semakin tersegmentasi, setiap kelompok kepentingan memiliki corong masing – masing ?

Idealnya tidak, karena semestinya ada media yang bisa menjembatani ketiga elemen tadi. Bukan malah lahir media milik pemerintah atau media swasta. Struktur media yang ada sekarang ini tidak terlepas dari latar belakang historis dan perimbangan kekuatan di masa lalu. Pasar industri media bukan realitas obyektif, tapi suatu konstruksi sosial yang tidak bisa lepas begitu saja dari konfigurasi masa lalu atau yang ada pada saat ini. Itu realitas yang tidak bisa kita terima begitu saja. Khususnya di era globalisasi, media lebih banyak menampilkan diri sebagai institusi ekonomi yang mencari untung dan mempergunakan kriteria ekonomi untuk mengukur kinerjanya ketika seharusnya media lebih berpijak pada kriteria kepentingan publik.

Sekarang media melihat publik lebih sebagai konsumen saja yang dipilah antara mereka yang punya daya beli dan yang tidak. Segmen publik yang tidak punya nilai ekonomi tidak akan dilayani, seperti suku minoritas yang tidak akan punya akses ke media. Kelompok mayoritas untuk kepentingan yang menguntungkan bagi rating akan lebih banyak ditampilkan. Yang jadi masalah, akses publik ke media akan ditentukan oleh faktor politik dan ekonomi

Media televisi menyediakan informasi dan kebutuhan manusia keseluruhan, seperti berita cuaca, informasi finansial atau katalog berbagai macam produksi barang. Kebebasan media tv dalam menayangkan film-film berbau porno, sadis atau menyangkut SARA, sering menimbulkan polemik dan konflik diantara pakar-pakar komunikasi massa, para agamawan, budayawan bahkan kaum moralis.

Dampak negatif lain yang menjadi perhatian dunia ketiga, yaitu terjadinya kesenjangan informasi antara negara-negara yang telah maju secara industri, ekonomi dan teknologi dengan negara-negara berkembang, dalam bentuk monopoli informasi. Kesenjangan informasi ini menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Setiap negara memiliki berbagai argumentasi serta kepentingan tersendiri terhadap penayangan informasi televisi.

Media televisi sebagai sarana tayang realitas sosial menjadi penting artinya bagi manusia untuk memantau diri manusia dalam kehidupan sosialnya. Selain itu, kualitas informasi yang ditayangkan televisi, juga menjadi tolok ukur untuk memantau sampai sejauh mana informasi tersebut benar-benar memiliki arti penting bagi hidup manusia secara moral maupun edukasi.

Televisi mudah menyebabkan penonton menjadi kosmopolit. Adanya budaya media, pada umumnya menjelaskan interdependensi manusia kepada media massa untuk memperoleh informasi dan hiburan. Media televisi sanggup menjauhkan manusia dari kenyataan hidup sehari-hari. Tetapi, TV juga dapat disebut sebagai ‘jendela dunia besar’, karena realitas sosial yang berhasil ditayangkannya.

Sekarang, terbentuk kelompok media yang besar dengan kepemilikan yang makin terkonsentrasi, sehingga proses pembelian media sedang terjadi dimana-mana.  Gejala ini mungkin hanya meningkatkan keuntungan bagi beberapa orang yang terlibat dalam industri media. Terjadilah konglomerasi. Bila dilihat dari sudut pandang ruang publik, hal ini tidak menjamin terlayaninya kepentingan publik (public interest). Banyaknya media belum tentu menjamin terpenuhinya content yang menjadi kepentingan publik. Konglomerat tentu bertujuan memaksimalkan keuntungan, mengurangi biaya, dan meminimalkan resiko. Dengan sendirinya hal ini berpengaruh pada isi media. Terjadi hegemonisasi dan trivialisasi (membuat sesuatu yang tidak penting) karena berbenturan dan menyesuaikan  kepentingan akan keuntungan bisnis.

Dalam hal ini media massa berperan menyebarkan dan memperkuat hegemoni dominan untuk membangun dukungan masyarakat dengan cara mempengaruhi dan membentuk alam pikirannya agar mengikuti apa yang dilakukan media.  Media dengan kekusaannya memperkenalkan, membentuk, dan menanamkan pandangan tertentu kepada khalayak. Apa yang diberitakan dalam suratkabar, radio, televisi dan film dapat direkayasa, sesuai keinginan dan tujuan yang dikehendaki pemilik modal ditambah fakta-fakta pendukung. Hal ini terjadi juga pada media di wilayah Sumatera Selatan. Nampaknya terjadi, saya di media berkuasa, maka saya dapat membuat opini publik..

KATA KUNCI :

Revolusi Teknologi Informasi, Giliran Media Massa Naik Takhta, Kredibilitas Moral dan Politik

KREDIBILITAS MEDIA

Kebebasan pers, abad informasi, era globalisasi dan revolusi teknologi informasi, yang terjadi bersamaan, serentak, dan saling bertemu, serta saling memperkuat, telah membuat media massa menjadi kekuatan raksasa karena dalam urusan penyebaran informasi, dengan sendirinya media merupakan pemegang peran hampir tanpa saingan

Media dan orang – orang media, bisa dengan sangat mudah dan luar biasa cepat menyalurkan informasi ke target – target yang dituju, di seluruh penjuru dunia hanya dengan hitungan detik. Impian orang media untuk menggenggam dunia, kini bisa menjadi sebuah “dream comes true” Bila di abad – abad lalu kita kagum pada keajaiban alam, kini kita kagum pada keajaiban supra modern – keajaiban teknologi – yang masih tetap belum bisa dimengerti dengan nalar

Di abad ini ketidakadilan dunia tetap dikukuhkan. Revolusi informasi teknologi pun tak mampu memberikan jawaban. Orang – orang media memang bisa dengan cermat mengantisipasi agar informasi mengalir lancar ke target – target yang dituju dan menghitung dampak politik yang mereka kehendaki, untuk meyakinkan pada dunia bahwa di abad ini giliran media naik tahta, dengan kekuasaan besar di tangannya. Dan media, dengan sendirinya harus diperhitungkan oleh siapa pun. Media dan orang – orang media, sadar akan kekuatan ini.

Sekarang mudah bagi mereka memainkan kartu “truf” untuk memenangkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Sekarang media mudah kalau mau mengertak siapa pun, tapu tak mudah digertak seperti dulu. Tapi jangan lupa, kebebasan pers bukan hanya hasil kerja orang – orang media. Kaum intelektual, para profesional, dunia bisnis dan segenap warga negara yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan kebebasan ekspresi, semua turut memberikan andil besar terhadap kebebasan pers sekarang.

Ketika media di atas angin dan berkuasa – setaraf atau bahkan lebih dari parlemen dan pemerintah,kerja politik publik untuk melakukan kontrol sosial menjadi lebih banyak. Dulu bersama media – dan ada kalanya dengan parlemen – kita mengontrol gerak – gerik politik pemerintah yang otoriter, kini publik yang bukan orang media harus mengontrol media juga. Kita harus berhati – hati, dan waspada karena media atau pers lembaga suci. Dan kekuatan di belakangnya pun bukan golongan orang – orang “maksum” yang dijamin kesuciannya. Kebanggaan orang – orang media, perasaan unggul mereka setelah tak lagi memiliki musuh politik, yang dulu bisa setiap saat menekan dan melarang memberitakan ini dan itu, diam – diam membuat mereka bisa mudah “menyimpang” dari khitah perjuangan demokrasi dan keadilan.

Kini orang cemas akan kemungkinan media jatuh di tangan pebisnis, yang bisnis utamanya bukan media. Di tangannya media bisa menjadi hantu tak terlawan Dan mudah menteror, bahkan membunuh nama baik siapa pun tiap detik. Wartawan tanpa media pun bayangan gelap yang mudah menteror untuk memeras orang lemah. Juga orang berduit. Tapi bukan hanya di tangan pebisnis, media bisa kejam. Di tangan politisi pun media bisa dipakai untuk tujuan gelap : antidemokrasi, antikeadilan, antikemanusiaan. Politisi berduit bisa menghancurkan lawan dengan media. Di tangan siapa pun, media harus dikawal ketat agar tidak mebelok ke dalam gelap. Media harus melindungi yang lemah. Dan bukan untuk mengancam dan mematikan kredibilitas orang lain. Persaingan bisnis dan politik, dilarang membawa – bawa media. Kalau tidak media rusak. Kemudian ia mati merana ditinggal pembacanya yang hanya akan membaca media yang punya kredibilitas moral dan politik yang kuat dan setia menjaga nama baiknya..

RUJUKAN

Ade Armando, Akuisi Televisi dan Nasib Demokrasi,

Sidik Pramono, Sosok dan Pemikiran Dedy N. Hidayat Dan Kepentingan Media

Mohammd Sobary, Kredibilitas Media

Djuarsa, Sasa, Senjaya., 2008, Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Implikasi Sosial dan Akademis, Semiloka ISKI, Bandung

Isnawijayani, 2008, Pengaruh Nonton Televisi, Media Informasi DAMAS, Edisi 12 Juni 2008, TP PKK Sumsel, Palembang

Miller, Katherine, 2005, Communication Theories, Perspectives, Processes, and contexts, Mcgraw-Hill International Edition

McLuhan, Marshal, 1999, Understanding Media, The Extension Of Man. London: The MIT Press.

Sumber : http://isnawijayani.wordpress.com/2012/09/19/peran-media-dalam-hubungan-negara-pasar-dan-civil-society/

You may also Like